KATA
PENGANTAR
Assalamualaikum
Wr.Wb.
Segala puji berserta
syukur Kami serahkan kehadiran Allah swt yang telah menciptakan manusia beserta
alam dan isinya. Shalawat dan salam juga Kami sanjung sajikan kepangkuan
junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam
yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti
sekarang ini. Serta para sahabat yang telah mendahului
Akhirnya kami dapat
mewujudkan satu karya tulis yang berbentuk makalah ini untuk memenuhi mata
kuliah Akuntansi Sektor Publik
Kami menyadari sebagai
manusia dalam penyusunan makalah ini masih sangat banyak kekurangan. Oleh
karena itu, besar harapan Kami mendapat masukan, saran dan kritikan dari
pembaca karya tulis ini. Semoga makalah ini dapat memberi solusi bagai
permasalahan perekonomiaan di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi pembaca
dari karya tulis ini.
Wassalamualaikum
Wr.Wb
Banda
Aceh, Februari 2013
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
Pada
dasarnya alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan paling
tidak melalui dua mekanisme, yaitu pertama, melalui mekanisme pasar (market
mechanism), dan kedua melalui mekanisme birokrasi (bureaucratic mecahnism).
Dengan sejumlah kondisi yang disayaratkan, mekanisme pasar dianggap sebagai
mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya yang efisien. Namun,
kegagalan pasar (market failures) terjadi juga dalam mengalokasikan sejumlah
barang dan jasa. Penyebabnya adalah karena adanya ‘public goods’ beserta ekternalitasnya.
Jenis barang dan jasa inilah, beserta sejumlah mixed goods yangdidistribusikanmelaluimekanismebirokrasi.
Mekanisme
birokrasi dalam perkembangannya menjadi mekanisme yang sangat penting, karena
besarannya semakin meningkat yang ditujukan dalam porsinya dibandingkan Produk
Domestik Bruto. Mekanisme birokrasi itu sendiri mempunyai instrumen yang
disebut sistem penganggaran yang berfungsi sebagai alat untunk mengalokasikan
sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke dalam masyarakat. Sesuai
dengan perkembangan sistem administrasi publik itu sendiri dan tuntutan
masyarakat dalam konteks sistem sosial dan politik tertentu, berkembang pula
sistem penganggaran negara. Dalam sejarah perkembangannya,dikenal beberapa sistem
penganggaran.
Berbagai sistem penganggaran tersebut antara lain ‘Traditional Budgeting’ atau
dikenal pula dengan ‘Line-Item Budgeting’, kemudian ‘Performance Budgeting’,
‘Planning Programming Budgeting System’, muncul ;Zero Based Budgeting’, lalu
‘Medium Term Budgeting Framework (MTBF). Dalam perkembangannya, berbagai
variasi mulai muncul dari ‘performance budgeting’ seperti ;mission-driven
budgeting’ dan ‘enterpeneurial budgeting’. Perkembangan sistem anggaran terjadi
selaras dengan usaha-usaha pengalokasian sumber daya yang semakin membaik dalam
mengakomodasi berbagai prinsip penganggaran.
BAB II
PEMBAHASAN
A. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran merupakan pernyataan estimasi
kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang diukur dalam ukuran
financial. Penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu
anggaran. Penganggaran dalam suatu organisasi merupakan suatu politik. Anggaran
sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana public
dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.
Penganggaran sektor public terkait
dengan proses penentuan jumlah alokasi dana tiap-tiap program dan aktivitas
dalam satuan moneter. Anggaran merupakan managerial plan for actionuntuk
memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek – aspek yang harus tercakup
dalam anggaran sektor public meliputi :
1. Aspek perencanaan
2. Aspek pengendalian
3. Aspek akuntabilitas
public
Penganggaran harus dimulai mulai tahapan
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif
jika diawasi oleh lembaga pengawasan khusus (oversight body) yang bertugas
mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.
B. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Menurut National Committee on
Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts
Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut:
…. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam
periode waktu tertentu.[1]
Anggaran publik berisikan kegiatan
yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja
dalam satuan moneter. Anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan
kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi pendapatan,
belanja dan aktivitas. Berisikan estimasi mengenai yang akan dilakukan dimasa
yang akan datang. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran public
merupakan suatu rencana financial yang menyatakan :
1. Berapa biaya atas
rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja).
2. Berapa banyak dan
bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana.
C. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik dibuat untuk
membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air,
pendidikan dll. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh pemerintah
melalui anggaran yang mereka buat. Anggaran merupakan blue print keberadaan
sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang
Anggaran dan kebijakan Fiskal pemerintah.
Anggaran fiscal adalah usaha yang
dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui
sistempengeluran atau system perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu.
D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Fungsi utama anggaran sektor public:
a. Anggaran sebagai
alat perencanaan (planning tool)
Anggaran merupakan alat perencanaan
manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
b. Anggaran sebagai alat
pengendalian (control tool)
Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari
adanya over spanding, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam
mengoprasikan anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Anggaran
merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional
program atau kegiatan pemerintah.
c. Anggaran sebagai
alat kebijakan fiscal (fiscal tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
d. Anggaran sebagai alat
politik (political tool)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan
terhadap prioritas tersebut.
e. Anggaran sebagai
alat koordinasi dan komunikasi (coordination and
communication
tool)
Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah.
Anggaran public juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam
lingkungan eksekutif.
f. Anggaran sebagai
alat penilaian kerja (performance measurement tool)
Anggaran merupakan alat yang efektif
untuk pengendalian dan kinerja.
g. Anggaran sebagai alat
motivasi (motivation tool)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan
stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai
target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
h. Anggaran sebagai alat untuk
menciptakan ruang public (public sphere)
Masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan
harus terlibat dalam proses penganggaran public.
E. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR
PUBLIK
Anggaran sektor public dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Anggaran
operasional (operation / recurrent budget)
Anggaran operasional digunakan untuk
merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.
b. Anggaran
Modal/Investasi (capital/investment budget)
Anggaran modal menunjukkan rencana
jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan,
kendaraan, perabot, dan sebagainya.
F. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR
PUBLIK
Prinsip-prinsip anggaran sektor public meliputi:
a. Otorisasi oleh
legislative
Anggaran public harus mendapatkan
otorisasi dari legislative terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat
membelanjakan anggaran tersebut.
b. Komprehensif
Anggaran harus menunjukkan semua
penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
c. Keutuhan anggaran
Semua penerimaan dan belanja
pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund).
d. Nondiscretionary
appropriation
Jumlah yang disetujui oleh dewan
legislative harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
e. Periodik
Anggaran merupakan suatu proses yang
periodic, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan.
f. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak
memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang
dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan efisiensi anggaran serta
dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan
dan overestimatepengeluaran.
g. Jelas
Anggaran hendaknya sederhana, dapat
dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
h. Diketahui public
Anggaran harus diinformasikan kepada
masyarakat luas.
G. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian
proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu :
1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan
meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam
menyediakan barang dan jasa publik proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi
prioritas belanja.
4. Meningkatkan transaparansi dan pertanggungjawaban
pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:
1. Tujuan dan target yang hendak dicapai
2. Ketersediaan sumber daya(faktor-faktor produksi
yang dimiliki pemerintah)
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan
target
4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran,
seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan
sosial dan politik, bencanna alam , dan sebagainya.
Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek
penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian , dan aspek auditing.
H. PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN
I. Tahap persiapan anggaran.
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran
pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan
masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiranj
pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu diulakukan penaksiran pendapatan secara
lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya
jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan
keputusan tentang angggaran pengeluaran.
II. Tahap
ratifikasi
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses
politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak
hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman ship, dan coalition
building yang memadai.
Integritas dan kesioapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam
tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus
mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan- bantahan dari pihak
legislatif.
III. Tahap
implementasi/pelaksanaan anggaran.
IV. Tahap pelaporan dan
evaluasi.
Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap
implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian
manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah.
I. PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen
kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
organisasi. Hal tersebut tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran
yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang
diharapkan. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan lancar maka
sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus
dilakukan dengan cermat dan sistematis. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis
pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara
garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar
yaitu anggaran tradisional/anggaran konvensional dan pendekatan new
public management.
J. ANGGARAN TRADISIONAL
Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara
berkembang dengan tujuan utama adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban
terpusat. Terdapat 2 ciri dari pendekatan ini yaitu penyusunan di dasarkan atas
pendekatanincrementalism dan struktur dan susunan anggaran
yang bersifat line-time.
Incrementalism merupakan sutau pendekatan yang hanya menambah
atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya
dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan
besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
Line Time budget didasarkan atas dasar sifat(nature) dari penerimaan
dan pengeluaran. Sifat ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item
penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran , walaupun
sebenarnya tidak relevan. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-time dilandasi
alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol
pengeluaran.
Ciri lain dari pendekatan tradisional yaitu bersifat spesifikasi, tahunan
dan menggunakan prinsip anggaran bruto.
Kelemahan anggaran tradisional
Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional
memiliki beberapa kelemahan antara lain ;
1. Hubungan yang tidak memadai
(terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembagunan jangka panjang.
2. Pendekatan incrementa menyebabkan
sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara penuh efektifitasnya.
3. Lebih berorientasi pada input dari
pada output.
4. Sekat-sekat antara departemen yang
kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai.
5. Proses anggaran terpisah untuk
pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi
6. Anggaran tradisional bersifat tahunan
7. Sentralisasi penyiapan anggaran,
ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya prencanaan
anggaran
8. Persetujuan anggaran yang terlamba,
sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai,
seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran.
9. Aliran informasi (system informasi
financial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin,
mengindentifikasi masalah dan tindakan.
K. PERUBAHAN PENDEKATAN ANGGARAN
Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik cenderung memiliki
karakteristik umum sebagai berikut:
a. Komprehensif/komperatif
b. Terintegrasi dan lintas departmen
c. Proses pengambilan keputusan yang rasional
d. Berjangka panjang
e. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
f. Analisi total cost dan benefit
(termasuk oppotunity cost)
g. Berorientasi input, output dan outcome, bukan
sekedar input.
h. Adanya pengawasan kinerja.
L. ANGGARAN KINERJA
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat
dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak
adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian
tujuan dan sasaran pelayanan public, anggaran dengan pendekatan kinerja
menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output,
pendekatan ini cendrung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap
bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan pemerintah dan menyalagunakan
kedudukan mereka dan cendrung boros (over spending). Menurut pendekatan
kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui
penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kenerja, serta
evaluasi kinerja eksternal, dengan kata lain pemerintah dipaksa bertindak
berdasarkan cost minded dan harus efisien. System anggaran kinerja system yang
mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk
mencapai tujuan dan sasaran.
M. PERKEMBANGAN SISTEM ANGGARAN
Reformasi sektor
publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management
telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis
dalam perencanaan anggaran sektor publik.
Seiring dengan
perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik,
misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero
Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).
N. ZERO BASED BUDGETING (ZBB)
Konsep zero based budgeting (ZBB) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan
yang ada pada system anggaran tardisional, zbb tidak berpatokan pada anggaran
tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran
didasarkan pada kebutuhan saat ini, dengan zbb seolah-olah proses anggaran
dimulai dengan hal yang baru sama sekali, item angaran yang sudah tidak relevan
den tidak mendukung pencapaian tujuan orientasi dapat hilang dari struktur
anggaran atau juga muncul item baru.
Proses implementasi zero based budgeting(zbb)
Proses implementasi zbb terdiri dari tiga tahap yaitu;
1. Indentifikasi unit-unit keputusan, zero
based budgeting (ZBB) merupakan system anggaran yang berbasis pusat
pertanggungjawaban sebagai dasar perncanaan dan pengendalian anggaran, suatu
unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil.
Setelah dilakukan indentifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap
berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusan dan
tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Penentuan paket-paket
keputusan. Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian
dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual.
Secara teoritis paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengindentifikasi
berbagai alternative kegiatan untuk melaksanakan fungsiunit keputusan dan untuk
menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternative.terdapat dua jenis
paket keputusan yaitu 1) paket keputusan yang bersifat smutualy exclusive
adalah paket-paket yang memiliki fungsi yang sama. 2) paket keputusan
incremental, paket ini merefleksikan tingkay usaha yang berbeda (dikaitan
dengan biaya) dalam melaksanakan aktifivas tertentu.
3. Meranking dan mengevaluasi paket
keputusan. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber
daya antara berbagai kegiatan yang berbeda diantaranya sudah ada dan lainnya
baru sam sekali.
Keunggulan ZBB yaitu:
1. Jika zbb dilaksanakan dengan baik
maka dapat mengasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien.
2. Zbb berfokus pada value for money
3. Memudahkan untuk mengindentifikasi
terjadinya inefisiensi dan ketidak efektifan biaya
4. Meningkatkan partisipasi manajemen
level bawah dalam proses penyusunan anggaran
5. Meningkatkan pengetahuan dan motivasi
staf dan manajer
6. Merupakan cara sistematis untuk
menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternative
aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.
Kelemahan ZZB yaitu;
1. Proses memakan waktu yang lama (time
consuming)
2. Zbb cendrung menekankan manfaat
jangka pendek
3. Implementasi zbb membutuhkan teknologi
yang maju
4. Masalah yang besar yang dhadapi zbb
adalah pada proses meranking dan merivew paket keputusan
5. Untuk melakukan perankingan paket
keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki
orentasi
6. Memungkinkan munculnya kesan yang
keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran
7. Implementasi zbb menimbulkan masalah
keprilakuan dalam organisasi
O. PLANING, PROGRAMMING, AND BUDGETING SYSTEM (PPBS)
PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori system yang
berorintasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya alokasi sumber
daya berdasarkan analisis ekonomi. System anggaran PPBS tidak berdasarkan pada
struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namum
berdasarkan program , yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan
tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk
membantu manajemen pemerintah untuk membuat keputusan alokasi sumber daya
secara lebih baik.
Proses implementasi PPBS
Langkah implementasi PPBS meliputi
1. Menentukan tukuan umum organisasi dan
tujuan unit organisasi dengan jelas.
2. Mengindentifikasi program-program dan
kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Mengevaluasi berbagai alternative
program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing
program.
4. Pemilihan program yang memiliki
manfaat besar dengan biaya yang kecil.
5. Alokasi sumber daya kemasing-masing
program yang disetujui.
PPBS mensyaratkan organisasi menyusun
rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui
program-program.
Karakteristik PPBS ;
1. Berfokus pada tujuan dan aktifitas
(program) untuk mencapai tujuan.
2. Secara eksplisit menjelaskan
implikasi terhadap tahun anggaran yang akan dating karena PPBS berorientasi
pada masa depan.
3. Mempertimbangkan semua biaya yang
terjadi.
4. Dilakukan analisis secara sistematik
atas berbagai alternative program, yang meliputi (a) indentifikasi tujuan
(b)indentifikasi secara sistematik alternative program untuk mencapai tujuan.
(c) estimasi biaya total dari masing-masing alternative program dan (d)
estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh dari alternative program.
Kelebihan PPBS yaitu:
1. Memudahkan dalam pendelegasian
tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah.
2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi
beban kerja.
3. Memperbaiki kualitas pelayanan
melalui pendekatan sadar biaya ( cost-consciousness/cots awareness) dalam
perencanaan program
4. Lintas departemen sehinga dapat
meningkatkan komunikasi, kordinasi, dan kerja sama antara departemen.
5. Menghilangkan program yang
overlapping atau bertentangan dengan pencapain tujuan organisasi.
6. PPBS menggunakan teori marginal
utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal.
Kelemahan PPBS yaitu:
1. PPBS membutuhkan system informasi
yang canggih.
2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya
yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih.
3. PPBS bagus secara teori namum sulit
untuk diimplementasikan.
4. PPBS mengabaikan realitas politik dan
realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks.
5. PPBS merupakan teknik anggaran yang
statiscally oriented, staststik hanya dapat untuk mengukur beberapa program
tertentu saja.
6. Pengaplikasian PPBS menghadapi
masalah teknis.
P. PENERAPAN ANGGARAN DI
INDONESIA
Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen
untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam pencapaian
hasil dari keluaran tersebut. Pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan pelaksanaan
Anggaran Berbasis Kinerja dengan mengeluarkan berbagai peraturan
perundang-undangan serta petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Berdasarkan paket
undang-undang keuangan negara terjadi perubahanmi ndset pengelolaan keuangan
negara yang lebih mengedepankan efisiensi dan efektivitas serta mendorong
terwujudnya akuntabilitas dan transparansi. Perubahan paradigma baru seharusnya
didukung oleh personalia atau sumberdaya manusia yang handal, memiliki
kompetensi yang sesuai dan memiliki kinerja yang jelas dan terukur.
Walau demikian belum semua aturan tersebut diimplementasikan dengan baik
dan konsisten. Masih kurangnya pemahaman semua pihak tentang peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan masih lemahnya komitmen untuk
melaksanakannya menjadikan implementasi anggaran berbasis kinerja belum
berjalan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran (awareness) dan
komitmen yang tinggi dari seluruh pihak untuk menerapkan anggaran berbasis
kinerja ini sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik
(good governance).
BAB III
KESIMPULAN
Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan angaran sektor publik, yaitu
pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan NPM
dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan
pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB, dan
PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep value for
money dan pengawasan atas kinerja output. Perubahan dari sistem anggaran
tradisional menuju sistem anggaran dengan pendekatan NPM merupakan bagian
penting dari reformasi anggaran. Reformasi anggaran sektor publik dilakukan
untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan
menekankan value for money. Beberapa jenis anggatan dengan pendekatan NPM,
seperti ZBB, PPBS, dan Anggaran Kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum
diaplikasikan, karena pada masing-masing jenis anggaran tersebut memiliki
kelebihan dan kelemahan. Penerapan sistem anggaran juga perlu mempertimbangkan
aspek sosial, kultural, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,Ak ( 2002), “Akuntansi Sektor Publik”,
Yogyakarta:Andi
Bastian Indra. 2001.“Akuntansi Sektor Publik di Indonesia”,
Yogyakarta: BPFE UGM,.
Ihyaul Ulum. 2004. “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta: UMM PRESS.
